TANGERANG — Upaya mendorong percepatan penanggulangan banjir di Dapil 4 Kota Tangerang terus dilakukan Anggota DPRD Kota Tangerang, Edi Suhendi, ST., MM. Salah satu fokus advokasinya adalah memastikan rencana pembangunan Tandon Air di Kelurahan Larangan Utara dan Cipadu, Kecamatan Larangan, dapat segera direalisasikan.
Dalam rangkaian pembahasan Raperda Perubahan APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2026, Edi mengusulkan kepada Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang agar menyampaikan pertanyaan kepada Wali Kota Tangerang melalui Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna.
Pertanyaan yang didorong adalah apakah anggaran pembelian atau pembebasan lahan untuk Tandon Air Larangan Utara dan Cipadu telah disiapkan dan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.
Hal ini menjadi penting karena berdasarkan informasi dari DPUPR Provinsi Banten, pembangunan tandon air di Kecamatan Larangan telah direncanakan dan dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui APBD murni 2027.
Sementara itu, dalam Pandangan Umum Fraksi PKS terhadap Perubahan APBD 2026 disebutkan bahwa anggaran pengendalian banjir meningkat dari Rp24,6 miliar menjadi Rp52,4 miliar, atau bertambah Rp27,8 miliar. Salah satunya untuk kebutuhan ganti rugi lahan Tandon Air Larangan Utara.
Bagi Edi, kesiapan lahan harus dipastikan sejak 2026 agar ketika anggaran pembangunan dari Pemerintah Provinsi Banten tersedia pada 2027, tidak terjadi lagi kendala dalam pelaksanaan pembangunan.
“Yang kita dorong bukan hanya adanya anggaran, tetapi kepastian bahwa lahan siap dan pembangunan tandon benar-benar terealisasi untuk mengurangi risiko banjir yang selama ini dirasakan masyarakat.”
Advokasi ini merupakan bagian dari komitmen Edi Suhendi untuk terus memperjuangkan solusi konkret penanggulangan banjir di Dapil 4, khususnya wilayah Ciledug, Larangan, dan Karang Tengah.
Kini masyarakat menunggu kepastian: apakah lahan Tandon Air Larangan Utara dan Cipadu akan masuk dalam APBD Perubahan 2026?