TANGERANG — Pengalaman praktik komunikasi politik di tingkat masyarakat menjadi salah satu pembelajaran yang dibagikan Anggota DPRD Kota Tangerang Fraksi PKS, Edi Suhendi, S.T., M.M., kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta dalam sebuah wawancara mengenai strategi komunikasi politik pada Pemilu 2024.
Dalam wawancara tersebut, Edi menjelaskan bahwa komunikasi politik tidak semestinya hanya dibangun ketika memasuki masa pemilu. Menurutnya, komunikasi dengan masyarakat harus tumbuh dari pengalaman interaksi, aspirasi warga, persoalan yang dihadapi serta rekam jejak perjuangan seorang wakil rakyat.
“Bagi saya, komunikasi politik tidak boleh hanya muncul ketika menjelang pemilu. Pesan yang disampaikan harus mempunyai hubungan dengan apa yang sudah dilakukan, persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, dan apa yang akan diperjuangkan ke depan,” jelas Edi.
Ia menekankan dua prinsip utama dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, yakni responsif dan aspiratif. Responsif berarti mampu memberikan perhatian dan merespons persoalan masyarakat, sedangkan aspiratif berarti bersedia mendengar, menampung dan memperjuangkan aspirasi warga melalui fungsi sebagai wakil rakyat.
Mendengar Sebelum Berbicara
Edi menilai karakteristik masyarakat di setiap wilayah berbeda sehingga pendekatan komunikasi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang dihadapi.
Persoalan banjir, drainase, jalan, pendidikan, kemacetan, sampah, pelayanan publik, ekonomi masyarakat hingga lingkungan menjadi bagian dari isu yang muncul dalam komunikasi bersama warga.
“Prinsip saya adalah mendengar terlebih dahulu, baru berbicara. Dengan demikian komunikasi politik tidak hanya bersifat satu arah, tetapi menjadi dialog antara wakil rakyat dengan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Edi, pendekatan tersebut juga membuat komunikasi politik menjadi lebih relevan karena masyarakat dapat menyampaikan persoalan yang benar-benar mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Menggabungkan Komunikasi Langsung dan Digital
Dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, Edi menggunakan kombinasi komunikasi tatap muka dan media digital.
Komunikasi langsung dilakukan melalui silaturahmi warga, pertemuan lingkungan, dialog, kunjungan masyarakat, kegiatan sosial serta berbagai kegiatan komunitas. Sementara itu, media sosial digunakan untuk menyampaikan informasi kegiatan, gagasan, aspirasi dan aktivitas yang telah dilakukan.
Menurutnya, kedua pendekatan tersebut saling melengkapi. Media digital memiliki keunggulan dalam kecepatan dan jangkauan, sedangkan pertemuan tatap muka memberikan ruang yang lebih mendalam untuk mendengar persoalan masyarakat.
“Media bukan hanya sarana menyampaikan pesan, tetapi juga sarana menerima masukan dan aspirasi,” katanya.
Rumah Aspirasi sebagai Wadah Komunikasi
Dalam wawancara tersebut, Edi juga menjelaskan keberadaan Rumah Aspirasi Bang Edi yang dibentuk sejak 2019 sebagai salah satu wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Keberadaan Rumah Aspirasi menjadi bagian dari upaya menjaga komunikasi dengan masyarakat agar tidak berhenti pada momentum pemilu. Pola tersebut juga sejalan dengan aktivitas Edi sebagai anggota DPRD Kota Tangerang yang menjalankan fungsi penyerapan dan pengawalan aspirasi masyarakat. Rumah Aspirasi tercatat menjadi ruang pertemuan warga dan penyampaian berbagai usulan pembangunan di wilayah Dapil IV.
Bagi Edi, citra politik seharusnya tidak dibentuk secara artifisial. Apa yang disampaikan kepada masyarakat harus dapat dilihat dalam tindakan dan rekam jejak.
“Citra politik yang kuat justru terbentuk dari konsistensi. Apa yang kita sampaikan harus dapat dilihat dalam tindakan,” ungkapnya.
Komunikasi Politik Tidak Berhenti Setelah Pemilu
Salah satu poin penting yang disampaikan Edi kepada mahasiswa adalah pentingnya menjaga hubungan dengan masyarakat setelah pemilu.
Menurutnya, masa setelah pemilu justru menjadi bagian penting untuk menguji apakah komunikasi dan kepercayaan yang dibangun selama masa kampanye benar-benar berkelanjutan.
“Komunikasi politik bukan pekerjaan lima tahunan. Ia merupakan proses berkelanjutan dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dengan wakilnya,” tegas Edi.
Ia menambahkan bahwa ukuran keberhasilan komunikasi tidak hanya dapat dilihat dari hasil pemilu atau jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan. Intensitas komunikasi, aspirasi yang masuk, keterlibatan warga serta keberlanjutan hubungan dengan masyarakat juga menjadi bagian dari evaluasi.
Tantangan di Era Arus Informasi
Dalam menghadapi komunikasi politik pada Pemilu 2024, Edi menyebut derasnya arus informasi sebagai salah satu tantangan. Masyarakat menerima berbagai pesan dari para calon, ditambah dengan cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial.
Ia juga menyoroti persoalan politik uang sebagai salah satu tantangan dalam kontestasi elektoral serta adanya sebagian masyarakat yang skeptis terhadap janji politik.
Untuk menghadapinya, Edi memilih memperbanyak komunikasi langsung, menyampaikan pesan secara sederhana dan menunjukkan rekam jejak.
“Jangan hanya mengatakan apa yang akan dilakukan, tetapi jelaskan juga apa yang sudah dilakukan dan apa yang secara realistis dapat diperjuangkan,” ujarnya.
Memperkuat Komunikasi hingga Tingkat RT dan RW
Dalam perkembangannya, komunikasi dengan masyarakat juga diarahkan agar semakin dekat dengan struktur lingkungan. Edi menjelaskan bahwa Forum Pejuang Lingkungan dibentuk untuk memperkuat komunikasi dengan struktur masyarakat terkecil, khususnya RT dan RW, sekaligus menjadi wadah perjuangan aspirasi masyarakat.
Pendekatan tersebut menempatkan komunikasi politik bukan semata-mata sebagai aktivitas menyampaikan pesan, tetapi sebagai proses membangun hubungan antara masyarakat dengan wakilnya.
Teknologi sebagai Alat, Kepercayaan sebagai Fondasi
Menutup wawancara, Edi menyampaikan bahwa perkembangan teknologi dan media sosial harus diikuti dengan kemampuan beradaptasi, khususnya dalam menjangkau generasi muda.
Namun, menurutnya, perkembangan teknologi tidak boleh menghilangkan substansi komunikasi politik.
“Teknologi dan media sosial hanyalah alat. Fondasi komunikasi politik tetap kepercayaan. Kepercayaan dibangun melalui kedekatan, konsistensi, keterbukaan dan kerja nyata,” pungkasnya.
Wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa komunikasi politik dapat dipahami sebagai proses yang berlangsung secara berkelanjutan, mulai dari mendengar aspirasi, memahami persoalan masyarakat, menyampaikan gagasan, menjaga komunikasi hingga mengawal aspirasi melalui kerja nyata.