Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PKS, Hilmi Fuad bersama Anggota DPRD Kota Tangerang Fraksi PKS, Edi Suhendi., menggelar Agenda Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama para ketua lingkungan, perwakilan relawan, serta pegiat lembaga ekonomi masyarakat dari wilayah Ciledug, Karang Tengah, dan Larangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Ahad, 15 Maret 2026. Bertempat di base Rumah Aspirasi Bang Edi, Paninggilan, Ciledug, Kota Tangerang
Agenda silaturahim ini diikuti oleh peserta dari berbagai elemen masyarakat. Selain menjadi forum silaturahim, kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara masyarakat dan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Hilmi Fuad menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPRD untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui forum ini kami ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat, baik terkait infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, maupun berbagai persoalan sosial lainnya. Masukan dari masyarakat sangat penting agar kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan warga,” ujarnya.
Sementara itu, Edi Suhendi menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, wakil rakyat, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah.
“Kami di tingkat kota tentu akan terus bersinergi dengan anggota DPRD provinsi untuk mengawal aspirasi masyarakat, khususnya terkait infrastruktur jalan provinsi dan program-program pemberdayaan ekonomi yang berdampak langsung bagi warga,” kata Edi.
Dalam sesi dialog, salah satu isu yang banyak disampaikan peserta adalah kondisi sejumlah ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Warga menyoroti kerusakan jalan di sekitar Terminal Bus TransJakarta Puri Beta, Larangan, yang dinilai cukup membahayakan dan bahkan telah menimbulkan korban bagi warga sekitar.
Sebagai solusi, masyarakat mengusulkan agar perbaikan jalan di kawasan tersebut, termasuk di sekitar Jembatan Inpres Larangan, dilakukan dengan metode cor beton atau betonisasi sehingga lebih kuat dan tahan lama dalam menahan beban kendaraan yang melintas setiap hari.
Warga menilai bahwa kondisi jalan yang baik dan mantap akan sangat menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Infrastruktur yang memadai diyakini dapat memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas perdagangan dan usaha masyarakat di wilayah tersebut.
Selain persoalan infrastruktur, peserta juga menyampaikan aspirasi terkait dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat kelurahan dan kecamatan. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain peningkatan informasi terkait program Koperasi Merah Putih, serta bantuan sarana produksi seperti alat pembuat kemasan produk guna membantu meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM lokal.
Masyarakat juga menyampaikan apresiasi kepada Hilmi Fuad yang telah menggagas dan menyelenggarakan langsung agenda pengawasan ini sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat secara terbuka. Kehadiran forum dialog seperti ini dinilai penting agar berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat tersampaikan secara langsung kepada para pengambil kebijakan.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi ramah tamah dan silaturahim yang dilanjutkan dengan buka puasa bersama, dalam suasana kebersamaan yang hangat antara masyarakat dan para wakil rakyat.