Tangerang, 17 Juni 2025 — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tangerang menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang yang berlangsung pada 17 Juni 2025.
Dalam penyampaian tersebut, Fraksi PKS mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Tangerang atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-18 dari BPK RI. Namun, apresiasi ini dibarengi dengan sejumlah catatan penting terhadap arah pembangunan jangka menengah dan realisasi anggaran daerah.
Fraksi PKS menilai Raperda RPJMD 2025–2029 belum memberikan kejelasan terkait target capaian strategis seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, serta rencana konkret penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Fraksi juga menekankan perlunya strategi pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing, mengingat tantangan ketenagakerjaan dan kualitas tenaga kerja lokal yang masih tertinggal.
Ketimpangan pembangunan infrastruktur juga menjadi sorotan. Fraksi PKS meminta penjelasan atas masih tingginya Gini Rasio serta minimnya pembangunan di sekitar wilayah strategis seperti Bandara Soekarno-Hatta. Potensi besar seperti sungai Cisadane dan kekayaan budaya lokal juga belum dimanfaatkan optimal sebagai sektor penunjang ekonomi dan pariwisata.
Fraksi PKS menegaskan pentingnya program pembangunan moral dan sosial masyarakat. Ketahanan keluarga dan akhlakul karimah dinilai sebagai fondasi untuk menanggulangi berbagai permasalahan sosial seperti narkoba, seks bebas, pelecehan, dan bullying. Fraksi mendukung program berbasis karakter dan meminta roadmap serta strategi implementasi yang konkret.
Dalam hal pelaksanaan APBD 2024, Fraksi PKS menggarisbawahi perlunya evaluasi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor retribusi dan pajak yang belum maksimal. Fraksi menyoroti pengelolaan retribusi parkir, terminal, dan pasar yang dinilai masih lemah. Selain itu, beberapa temuan dari BPK terkait aset pemerintah seperti lahan untuk rel kereta bandara dan jalur tol juga diminta untuk segera ditindaklanjuti.
Pelayanan kesehatan dan pendidikan turut menjadi perhatian. Fraksi PKS menilai RSUD tipe C dan D belum maksimal pelayanannya, termasuk kekurangan tenaga medis. Pada sektor pendidikan, Fraksi mempertanyakan tidak tercantumnya laporan Dinas Pendidikan dalam LPJ Walikota serta menekankan pentingnya kurikulum akhlakul karimah. Di bidang transportasi, operasional angkot SiBenteng dinilai kurang efektif dan perlu evaluasi menyeluruh.
Melalui pemandangan umum ini, Fraksi PKS menekankan bahwa transparansi, efisiensi, dan pemerataan harus menjadi fondasi dalam pembangunan Kota Tangerang. Fraksi PKS agar seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius demi mewujudkan RPJMD yang bukan sekadar dokumen, melainkan visi yang benar-benar terealisasi untuk kesejahteraan masyarakat.