Kota Tangerang, 15 Oktober 2025 —
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangerang menggelar rapat asistensi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Belanja serta Toko Modern, pada Rabu (15/10/2025).
Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat DPRD Kota Tangerang ini dipimpin oleh Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Tangerang, Edi Suhendi, ST., MM, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Tangerang, perwakilan Kantor Wilayah Hukum dan Perundang-undangan Provinsi Banten, Konsultan Naskah Akademik, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Kota Tangerang.
Dalam arahannya, Edi Suhendi menyampaikan bahwa pembahasan Raperda ini merupakan upaya penting untuk menata pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko modern agar tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Raperda ini disusun untuk menjaga keseimbangan antara sektor perdagangan modern dengan usaha tradisional. Pemerintah daerah harus hadir sebagai pengatur dan pelindung agar semua pelaku usaha dapat berkembang secara berkeadilan,” ujar Edi Suhendi.
Sementara itu, perwakilan Dinas Perindagkop UKM Kota Tangerang mengapresiasi langkah Bapemperda yang berinisiatif memperkuat regulasi dalam bidang perdagangan dan penataan pusat belanja.
“Kami mendukung penuh penyusunan Raperda ini agar implementasinya dapat memperkuat posisi UMKM sekaligus mengatur tata ruang perdagangan secara proporsional,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Kantor Wilayah Hukum dan Perundang-undangan Provinsi Banten menegaskan pentingnya asistensi ini untuk memastikan kesesuaian Raperda dengan ketentuan hukum yang berlaku di tingkat daerah maupun nasional.
Rapat asistensi ini menjadi tahapan penting dalam penyempurnaan naskah Raperda sebelum masuk ke tahap pembahasan bersama Pemerintah Kota Tangerang.
Melalui kegiatan ini, Bapemperda DPRD Kota Tangerang menunjukkan komitmennya menghadirkan regulasi yang responsif terhadap dinamika ekonomi daerah serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.